Jumat, 01 Mei 2020

COMMAND BY NEGATION: IMPLEMENTASI TRISILA TNI AL DALAM MEMBENTUK KARAKTER PRAJURIT GUNA MENGHADAPI PEPERANGAN LAUT MODERN

Pendahuluan.
Peperangan laut modern di masa depan akan mencerminkan suatu bentuk revolusi teknologi militer yang sangat luar biasa dimana tidak akan ada garis pertempuran antara satu pihak yang berhadapan dengan pihak lain. Senjata-senjata yang digunakan akan memiliki jarak yang lebih jauh, lebih mematikan dan memiliki presisi atau ketepatan yang tidak perlu diragukan lagi. Modernisasi dan kecanggihan dari kekuatan yang terlibat akan menyebabkan meningkatnya kompleksitas operasi dan penuh dengan ketidakpastian dalam cara bertindak. Hal-hal tersebut di atas merupakan suatu tantangan yang sangat sulit bagi komandan peperangan di mandala operasi dalam melaksanakan komando dan kendali (kodal) atau command and control (C2) terhadap satuan-satuan tempur di bawahnya.
Kodal dalam suatu operasi digunakan untuk mendapatkan unity of effort melalui suatu proses pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan atau objective pada level taktis maupun operasional. Dalam dunia militer dikenal terdapat beberapa jenis sistem Kodal yang memiliki ciri dan karakteristik tertentu serta memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dihadapkan dengan situasi dan dalam waktu tertentu. Command by negation adalah salah satu jenis sistem Kodal yang paling sesuai apabila dihadapkan dengan peperangan modern di masa depan. Ciri dan karakteristik dari sistem ini, sedikit banyak merupakan suatu cerminan bentuk implementasi dari Trisila TNI Aangkatan Laut (TNI AL) yang lahir dari pemikiran prajurit TNI AL yaitu Kapten Pelaut Yos Sudarso pada tahun 1956.
Trisila TNI AL merupakan pedoman dalam sendi-sendi kehidupan prajurit TNI AL yang diharapkan mampu mewujudkan jati diri dan karakter sebagai prajurit TNI AL yang bermoral, berkarakter, militansi, loyal, profesional dan modern. Penerapan Trisila TNI AL di dalam suatu sistem Kodal yang tepat, akan membentuk karakter prajurit dan dapat membawa TNI AL kepada kemenangan di medan juang yang semakin menantang. Essai ini akan memberikan gambarantentangpenerapan nilai-nilai Trisila TNI AL di dalam sistem Kodal command by negationdapat membentuk karakter prajurit TNI AL dan apakah sistem ini merupakan pilihan yang tepat untuk TNI AL dalam menghadapi peperangan laut modern di masa yang akan datang.

Pengertian Command by Negation.
            Komando dan kendali adalah dua fungsi yang harus di satukan secara berimbang di dalam sebuah sistem rantai komando dimana seorang Komandan pada level operasional merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan unsur-unsur tempur dibawahnya dengan tujuan untuk mencapai unity of effort dan meminimalkan situasi yang serba tidak menentu pada saat suatu peperangan laut terjadi. Komando dan kendali pada pelaksanaannya sering kali dianggap suatu hal yang sama atau bahkan sering tertukar pengertiannya. E.K. Nielsen dalam bukunya Command and Control: The Literature and Commentaries yang di adopsi dari Frank M. Snyder mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Commandatau komando adalah kewenangan seorang Komandan untuk memberikan inisiatif serta visi mereka kepada bawahannya, menjelaskan tanggung jawabnya dan memberdayakan bawahannya untuk mengambil tindakan yang tepat dalam menghadapi medan perang yang cepat berubah. Sedangkan Controlatau kendali adalah penetapan batas-batas dalam operasional, fokus kepada tindakan yang dilaksanakan, struktur organisasi dan sinkronisasi faktor-faktor operasional yaitu faktor kekuatan dalam faktor ruang dan waktu.  
            Command by negation adalah salah satu sistem kodal yang di kenal dalam dunia militer khususnya oleh Angkatan Laut dunia. Sistem ini menggunakan pendekatan partisipatif yang secara filosofi membangun sebuah tim melalui kepemimpinan, komitmen, mendistribusikan sumberdaya yang ada dan desentralisasi kewenangan untuk pelaksanaan yang bersifat lebih taktis. Apabila terdapat gangguan, ancaman dan situasi yang tidak menentu, maka hal-hal tersebut akan dikelola di semua tingkatan dalam suatu rantai komando secara fleksibel untuk menciptakan suatu inisiatif. Komandan suatu gugus tugas biasanya akan mengeluarkan perintah yang menggambarkan konsep misi secara menyeluruh atau visi, kemudian tujuan atau objective secara spesifik dan urut-urutan tugas yang harus dikerjakan. Sedangkan bagi Komandan satuan-satuan tugas dibawahnya memiliki tanggung jawab untuk menentukan metode taktis dalam mengeksekusi suatu tugas tersebut. Kelebihan dari sistem ini adalah keputusan yang diambil akan lebih cepat, kebutuhan staf yang lebih sedikit dan akan muncul pemikiran-pemikiran yang kreatif dan inovatif.[1]Sedangkan kekurangan dari sistem ini adalah kerap terjadi nya beberapa aksi atau duplikasi aksi guna mencapai tujuan yang sama, terutama apabila suatu kekuatan angkatan laut bergerak dalam suatu gugus tugas yang sangat besar.

Command by Negation Dan Peperangan Laut Modern.
            Sebuah peperangan di laut pada umumnya lebih dipengaruhi oleh kemajuan teknologi daripada peperangan yang terjadi di darat. Alasan utamanya adalah bahwa perang di laut sangat bergantung kepada kualitas platform, sensor dan senjata yang ada. Sehingga secara teori dapat dikatakan bahwa Angkatan Laut yang memiliki teknologi lebih unggul akan memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar dalam memenangkan suatu peperangan di laut daripada lawan yang secara jumlah lebih kuat akan tetapi lebih rendah secara teknologi.[2]  Peperangan laut modern di masa depan tidak dapat dipungkiri lagi akan banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang sangat pesat. Kecepatan dalam menetukan cara bertindak melalui suatu proses pengambilan keputusan akan sangat menentukan. Para pemegang komando di setiap level harus menggunakan inisiatif dan kreativitasnya untuk mencari solusi atau keputusan yang tepat dan cepat untuk menghadapi situasi peperangan laut modern yang semakin kompleks.[3]Penulis yakin bahwa solusi yang terbaik dan dapat diterapkan oleh TNI AL adalah dengan menerapkan sistem kodal command by negation ini guna menghadapi peperangan laut modern baik pada level taktis maupun level opersional.
Contoh penerapan sistem kodal command by negation pada level terendah guna menghadapi peperangan laut modern adalah pelaksanaan peran-peran terutama peran tempur di kapal-kapal striking forceyang dimiliki oleh TNI AL saat ini. Walaupun TNI AL belum mengenal secara penuh tentang sistem kodal ini, akan tetapi tanpa disadari, sebenarnya TNI AL telah mengadopsi secara partial sistem ini dalam pelaksanaan operasional di KRI. Penulis akan menggunakan contoh manajemen tempur yang ada di KRI kelas Bung Tomo. Pada saat peran tempur di Pusat Informasi Tempur (PIT), seorang Komandan KRI tidak dapat memberikan petunjuk secara lengkap atau detail tentang kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan secara simultan, seperti penggunaan senjata dan sensor dalam peperangan multi dimensi. Komandan yang memegang kodal seluruh aktivitas pada saat peran tempur dilaksanakan, akan memberikan kewenangan untuk menembakan senjata kepada seorangPrinciple Warfare Officer (PWO) atau Kepala Departemen Operasi (Kadep Ops). Di bawah kendali seorang PWO, terdapat beberapa perwira dan anggota yang memiliki tugas yang lebih spesifik, seperti Surface Picture Compiler (SPC), Air Picture Compiler (APC), operator Sonar, Missile Gun Director (MGD), Weapon Control Console (WCC), dll. Seluruh personil yang ada di PIT tersebut melaksanakan aksi atau kegiatan berdasarkan pelatihan mereka, Standard Operating Procedure (SOP), Rules of Engagement (ROE) dan Preplanned Responces (PPR) yang sudah di susun sebelumnya tanpa harus menunggu perintah, kecuali Komandan mengeluarkan perintah lain. 
Peran dari Komandan adalah mempertahankan kodal dari seluruh situasi yang ada dan melaksanakan command by negation dengan memberi perintah untuk hentikan tembakan atau memperbaiki dan memberikan perintah lain kepada PWO apabila berdasarkan pertimbangan Komandan terdapat cara lain yang lebih baik untuk digunakan. Dalam situasi ini, seorang Komandan memiliki kesempatan untuk berkonsentrasi kepada integrasi dari keseluruhan kegiatan kapal, baik itu yang ada di PIT, anjungan, MCR, sampai dengan di pos-pos tempur yang ada. Dengan kata lain, Komandan harus dapat melihat gambaran secara luas dari apa-apa yang dilakukan oleh tiap-tiap bagian di kapal dan mengetahui peran dari kapal nya itu sendiri sebagai unsur dalam suatu gugus tugas.
            Pada level operasional, contoh penerapan command by negation dalam peperangan laut modern adalah desentralisasi otoritas yang diberikan oleh Officer in Tactical Command (OTC) atau Perwira Komando Taktis (Pakotis) kepada komandan-komandan peperangan melalui konsep Composite Warfare Commander (CWC)[4]yaitu Anti Surface Warfare Commander (ASuWC), Anti Air Warfare Commander (AAWC) dan Anti Submarine Warfare Commander (ASWC). Seperti kita ketahui bersama bahwa pada kurun waktu 10 tahun yang lalu sistem kodal pada peperangan laut adalah tersentralisasi, artinya OTC memegang kendali penuh dalam setiap peperangan dan distribusi kewenangan kepada komandan-komandan tempur di bawahnya sangat sedikit sekali. Mereka tidak memiliki kewenangan sebagai layaknya seorang komandan peperangan dan hanya bertindak sebagai koordinator peperangan. Penyebutan untuk tiap-tiap koordinator peperangan pada saat itu adalahAnti Surface Warfare Coordinator (ASuWC),Anti Air Warfare Coordinator (AAWC) dan Anti Submarine Warfare Coordinator (ASWC). Para koordinator peperangan tersebut harus melaporkan segala perkembangan situasi kepada OTC serta menunggu perintah selanjutnya dari OTC dalam mengambil aksi lanjutan, sehingga bisa di nilai bahwa pada saat itu proses dalam melaksanakan suatu aksi untuk merespon ancaman sangatlah membutuhkan waktu yang cukup lama. Peperangan pada saat itu sangat berbeda jauh dengan apa yang dilaksanakan saat ini atau di masa yang akan datang dimana kemajuan teknologi sudah sangat maju pesat dan kecepatan sangat berperan penting dalam memenangkan suatu peperangan di laut. Oleh karena itu, perubahan dari character of war ini harus disikapi dengan berubahnya sistem kodal yang dinilai lebih efektif dan efisien dengan mendistribusikan kewenangan kepada para komandan peperangan, sehingga diharapkan kecepatan dalam merespon, meng-aksi dan mengambil keputusan dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat. Penulis menilai bahwa sistem kodal command by negation merupakan sistem kodal yang terbaik saat ini guna menghadapi peperangan laut modern dan dapat diaplikasikan dalam operasional TNI AL.

Implementasi Trisila TNI AL Dalam Membentuk Karakter Prajurit.
            Dihadapkan dengan peperangan laut modern, medan juang yang semakin kompleks dan menantang serta uniknya kehidupan di kapal perang, maka disamping Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, diperlukan Trisila TNI AL untuk digunakan sebagai pedoman pola pikir, pola sikap dan pola tindak prajurit TNI AL. Trisila TNI AL yang lahir karena didorong oleh situasi organisasi TNI AL pada waktu itu, dimana terjadi keresahan dikalangan perwira yang disebabkan adanya kebijaksanaan untuk menerima dan mengangkat ex-anggota KM (Koninklije Marine) menjadi anggota ALRI, maka Trisila TNI AL adalah sesuatu yang dapat mengikat mental dan semangat juang, menggalang tekad kebersamaan dalam meningkatkan kadar pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia. Trisila TNI AL harus menjadi pedoman dalam sendi-sendi kehidupan prajurit TNI AL, sehingga dapat mewujudkan jati diri dan karakter sebagai prajurit TNI AL yang bermoral, berkarakter, militansi, loyal, professional dan modern. Lebih jauh lagi, diharapkan mampu membendung dan menghadapi tantangan global.
            Salah satu tantangan global saat ini dan masa yang akan datang adalah pesatnya kemajuan teknologi militer yang berimplikasi kepada berubahnya karakter dari peperangan di laut dimana menjadi semakin kompleks dan faktor waktu atau kecepatan sangat berperan dalam menentukan suatu kemenangan. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya bahwa dengan berubahnya character of war dalam peperangan laut modern, maka salah satu solusi untuk merespon perubahan tersebut adalah dengan menggunakan sistem kodal command by negation yang secara ciri dan karakteristik nya merupakan bentuk implementasi dari Trisila TNI AL. Bentuk implementasi Trisila TNI AL dalam sistem kodal command by negation dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.         Disiplin.Disiplin pada hakikatnya adalah suatu sikap mental yang merupakan kepribadian seseorang dan tercermin dari sikap perbuatan dan tingkah lakunya sehari-hari dalam mentaati perintah, peraturan dan tata tertib yang berlaku dengan penuh kesadaran.[5]Disiplin bukanlah sesuatu yang dibawa dari lahir, akan tetapi tercipta oleh lingkungan serta dapat mengalami perubahan atau perkembangan sesuai dengan kepribadian setiap individu. Selain lingkungan, faktor latar belakang pendidikan, pengajaran dan pelatihan yang seseorang terima juga akan membentuk suatu kedisiplinan. Dengan dipupuk sejak dini dan dilatih secara teratur serta terus menerus, maka disiplin tersebut akan menjadi suatu kebiasaan yang pada akhirnya dapat menjadi sikap hidup sehari-hari.
Dalam sistem kodal command by negation, kedisiplinan adalah bersifat mutlak dan merupakan modal utama dalam menjalankan sistem ini. Hal tersebut dikarenakan secara filosofi merupakan desentralisasi kewenangan untuk pelaksanaan yang lebih taktis. Sehingga tiap-tiap Komando bawah (Kowah) harus:
a.      Bersungguh-sungguhdan mampu bertanggung jawabterhadap tugas dan wewenang yang telah dilimpahkan dari Komando atas (Kotas). 
b.   Tertib dalam melaksanakan rencana operasi sesuai dengan pelatihan, SOP, ROE dan PPRyang sudah di susun sebelumnya tanpa harus menunggu perintah dari Kotas, kecuali Kotas mengeluarkan perintah lain. 
c.     Cakap dalam menggunakan aset-aset dan kewenangan yang dimilikinya, diselaraskan dengan taktik yang digunakan dalam menciptakan unity of effort dalam rangka mencapai suatu tujuan atau objective yang telah ditentukan.
2.         Hierarki. Hierarki pada hakikatnya adalah struktur wewenang yang berjenjang mulai wewenang paling atas sampai wewenang paling bawah, dan merupakan suatu mata rantai yang terbentang dari atas ke bawah dengan tidak terputus.[6]Dalam suatu oraganisasi, terlebih lagi organisasi militer, hierarki atau struktur kewenangan sangat diperlukan untuk memperjelas tugas, tanggung jawab dan kewenangan dari suatu jabatan atau seorang prajurit dalam bagan organisasi yang dilandasi oleh prinsip menghargai umat manusia di lingkungan kerja sehingga dapat menumbuhkan rasa hormat dan saling percaya serta kerjasama yang positif. 
            Selaras dengan nilai yang terkandung di dalam Trisila TNI AL, sistem kodal command by negation pun mengenal atau mempunyai hierarki dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan oleh secara mendasar bahwa Angkatan Laut baik tiap individu ataupun aset yang digunakan tidak dapat bekerja sendirian, terutama dihadapkan dengan peperangan laut modern yang semakin kompleks, penuh dengan ketidakpastian, teknologi yang semakin maju dan kecepatan waktu yang tidak dapat dihindari. Adapun penjabaran butir-butir yang terkandung pada sila hierarki dalam command by negation adalah sebagai berikut:
a.     Walaupun command by negation adalah sistem yang mendistribusikan sumberdaya yang ada dan desentralisai kewenangan, akan tetapi sistem ini tetap memiliki rantai komando yang jelas, dimana Kotas tetap memiliki hak veto apabila dalam penilaiannya didapatkan bahwa Kowah melaksanakan tugas dan kewenangannya kurang tepat atau Kotas memiliki pendapat lain guna mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien.
b.       Kowah diberikan kebebasan oleh Kotas untuk berinisiatif dan berinovasi dalam mengembangkan metode yang di gunakan dalam menyelesaikan suatu tugas sesuai dengan kemampuan, bidang tugasnya dan kewenangannya. Hal ini mencerminkan bahwa sistem ini menuntut Kowah untuk dapat profesional.
c.    Loyal yang dimaksud disini adalah tidak membantah perintah atau putusan dari Kotas. Walaupun secara sistematis, command by negation memberikan kewenangan kepada Kowah untuk mengambil aksi tanpa harus menunggu perintah dari Kotas, akan tetapi apabila Kotas memiliki perintah lain atau pertimbangan lain, maka Kowah harus patuh melaksanakan perintah terakhir yang dikeluarkan oleh Kotas.
d.      Command by negation adalah sistem yang menggunakan pendekatan partisipatif pada semua tingkatan yang secara filosofi membangun kerjasama tim yang solid melalui kepemimpinan, komitmen, mendistribusikan sumberdaya yang ada dan desentralisasi kewenangan untuk pelaksanaan yang bersifat lebih taktis.
3.     Kehormatan MIliter. Pengertian umum dari kehormatan militer adalah kebesaran dan kemuliaan, atau keagungan militer.[7]Tetapi kehormatan militer yang dimaksud disini adalah menjauhkan diri dari setiap perbuatan, ucapan dan pikiran yang dapat menodai nama baik militer. Dengan berbuat demikian, maka ia telah turut serta dalam menegakan kehormatan militer sebagaimana yang digariskan dalam Peraturan Disiplin Tentara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1949. Adapun tujuan dari kehormatan militer itu sendiri adalah untuk melandasi dengan rasa bangga sebagai Bhayangkari Negara dan menanamkan sikap mental seorang prajurit TNI AL agar tidak melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menodai nama baik sendiri, organisasi TNI AL maupun negara. Dengan kehormatan militer maka dia akan merasa terikat jiwanya dalam kesatuan dimana ditugaskan atau Esprit de Corps (jiwa korsa).
            Command by negation merupakan suatu wadah untuk mengimplementasikan sila kehormatan militer dimana Kotas dan Kowah sepertinya merupakan dua hal yang terpisah dan akan berjalan sendiri-sendiri, akan tetapi dengan dilandasi jiwa korsa yang tinggi maka Kotas dan Kowah dapat bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk menjabarkan butir-butir yang terkandung dalam sila kehormatan militer, maka Kotas dan Kowah harus:
a.         Jujurdalam melaporkan dan menganalisa situasi yang ada, sehingga keputusan yang di ambil adalah tepat dan berhasil guna.
b.         Memiliki jiwa patriotik, dimana semangat juangnya tidak akan pernah padam dan selalu berusaha berjuang semaksimal dan seoptimal mungkin dengan menggunakan segala sumber daya yang ada demi kepentingan negara dan bangsa.
c.         Berani dalam mengambil suatu keputusan dengan cepat dan tepat dengan mempertimbangkan segala aspek dalam mencapai unity of effort guna meraih tujuan yang ditetapkan.
d.         Command by negation merupakan suatu sistem kodal yang fleksibel untuk menciptakan suatu inisiatif. Sehingga diharapkan Kotas dan Kowah harus ungguldalam berkreasi dan berinovasi untuk menentukan metode yang paling tepat dan menjalankannya dengan gigih untuk memenangkan suatu peperangan di laut.
            Dari uraian tersebut di atas, maka dapatlah kita simpulkan bahwa sistem kodal command by negation ini merupakan implementasi dari Trisila TNI AL yang dijadikan sebagai landasan fundamental dalam membentuk karakter prajurit TNI AL. Karakter prajurit ini tidak dapat di bentuk dalam waktu yang singkat, sehingga landasan fundamental tersebut harus di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam rutinitas pekerjaan maupun pada saat melaksanakan suatu operasi. 

Penutup.
            Kemajuan teknologi Angkatan Laut yang berkembang pesat saat ini, terkandung nilai strategis yang sangat luar biasa besar. Akan tetapi hal tersebut juga merupakan sumber dari beberapa gangguan dan ancaman yang langsung maupun tidak langsung menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi terutama dalam menghadapi peperangan laut modern di masa depan. Guna menghadapi peperangan laut modern yang semakin kompleks, maka dibutuhkan suatu sistem yang tepat dan dapat diaplikasikan oleh TNI AL baik saat ini maupun di masa datang. Sistem ini pun juga harus mampu sejalan dengan prioritas pembangunan pemerintah yaitu pembangunan SDM, yang lebih spesifik lagi menurut penulis adalah pembentukan karakter prajurit yang berlandaskan nilai-nilai atau norma-norma yang dimiliki oleh TNI AL. Command by negation adalah suatu sistem kodal yang mampu mengimplementasikan Trisila TNI AL dalam membentuk karakter prajurit guna menghadapi peperangan laut modern. Dengan ciri dan karakteristiknya yang khusus, sistem ini secara sistematis dapat mengatasi perubahan character of war pada peperangan laut modern dimana kecepatan sangat menentukan dan fleksibilitas dalam menentukan suatu cara bertindak sangat dibutuhkan. Command by negation juga mampu menjabarkan butir-butir yang terkandung di dalam setiap sila dari Trisila TNI AL. Sehingga apabila dapat di terapkan secara utuh di dalam setiap operasional TNI AL di setiap level, maka tujuan dari para pendahulu kita sebagai pencetus gagasan lahirnya Trisila TNI AL ini, secara otomatis akan tercapai yaitu mewujudkan jati diri dan karakter prajurit TNI AL yang bermoral, berkarakter, militansi, loyal, professional dan modern.


[1]James E. Higgins III, “Future Warfare and the Viability of Command by Negation”, U.S. Naval War College, Newport, RI:1996.
[2]Prof. Milan Vego, “The Operational Impact of New Naval Technologies”, U.S. Naval War College, Newport, RI:2017.
[3]John M. Richardson, “The Future Navy”, U.S. Naval War College, Newport, RI:2017.
[4]E. C. McDonough and S. E. Wright, “Composite Warfare Commander: Battle Forces for the Future”, U.S. Naval War College, Newport, RI:1989.
[5]Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Nomor: Kep/ 01/ II/ 2002 tentang Trisila TNI AL sebagai pedoman, pola pikir, pola sikap dan tindak prajurit TNI AL.
[6]Ibid.
[7]Ibid.

Kamis, 12 September 2019

HOW IS UPCOMING THE 1ST ASEAN-CHINA JOINT MARITIME EXERCISE AFFECTING INDONESIA NAVY?

A paper submitted to the Faculty on May 30, 2018.
The contents of this paper reflect my own personal views.

Introduction.
               Due to the wealth of natural resources in the South China Sea, a number of aggressive acts were perpetrated by countries bordering the region to legitimize any territory claimed for ownership. The claims were based on historical factors, economic calculations and geostrategic considerations of the countries involved. Indonesia is one of the countries in Southeast Asia that is not directly involved in the conflict of territorial seizure in the South China Sea. However, Southeast Asia is a strategic area for Indonesia which has a number of regional potentialities within the Association of South East Asian Nation (ASEAN) membership. In short, if regional stability within ASEAN is threatened by disputes in the South China Sea region, it will have an impact on non-conformance to ASEAN's credibility and security posture that will affect Indonesia.
               One of the key issues that is dynamically growing with the advancement of the Asia-Pacific region is the security issue in the South China Sea (SCS). Some ASEAN countries involved in the conflict in the South China Sea with China are Brunei Darussalam, Malaysia, the Philippines and Vietnam. There are several initiatives that have already taken aim to solve or at lease to relaxing the tension among the claimant state through ASEAN. For instance, at the initiative of Indonesia, on 17 October 2012, the Governments of the Member States of ASEAN and the Government of the People’s Republic of China have signed the Declaration on the Conduct (DOC) of Parties in the South China Sea.[1]The latest issue is as China initiative wherein ASEAN and China will have joint military drill codenamed “the 1stASEAN-China Joint Maritime Exercise”.China is keen to have the Joint Military Drills with ASEAN since 2015, but some of ASEAN members objected, in particularly for claimants’ states as China wanted them conducted in the South China Sea (SCS) where there are overlapping claims. While at the 12thASEAN Defense Ministers’ Meeting (ADMM) and ASEAN-China Defense Ministers’ Informal Meeting on 5-7 February 2018 in Singapore, most likely ASEAN member states welcomed the conduct of an inaugural joint maritime exercise at the end of this year.[2]
This joint maritime exercise contains not only a strategic value for Indonesia but also has a beneficial effect for Indonesia Navy (IDN) at the operational level as an instrument to implement government policies and protect all government interests in the maritime domain. Therefore, in the beginning, this paper will assess three main positive points that the Indonesian Navy might gain by joining this exercise. Firstly, aligning with the national perspective which states that there is generally no issues at the strategic level of the relationship between Indonesia and China. Secondly, this exercise is the way to conduct a naval diplomacy role  adopted from Ken Booth’s theoryand amended in Global Maritime Fulcrum as Indonesia’s vision that one of the five pillars are intensifying Indonesia’s maritime diplomacy. And finally, this exercise will be shaping the operational framework bilaterally by strengthening IDN and People Liberation Army Navy (PLAN) ties to find a good form of engagement in the future and Maritime Domain Awareness (MDA) development including better confidence-building and information sharing. Then followed by the unfavorable effect that Indonesia Navy might have and concludes with rebuttal and suggestions of the concept and several issues of upcoming exercise might take to put forward the good order at sea.
Aligning with National Perspective.
            Indonesia is not a claimant state. Territorial disputes in the South China Sea (SCS) region, in particular, the dispute over ownership of the Spartly Islands and the Paracel Islands have a long history of conflict. History shows that, the mastery of the Archipelago has involved many countries including England, France, Japan, China, Vietnam, which then involves the islands of Malaysia, Brunei, Philippines, and Taiwan. Territorial disputes and control of the Islands in the SCS, preceded by Chinese demands on all the islands of the SCS region that refer to historical records, site discovery, ancient documents, maps and the use of island clusters by fishermen. According to China, since 2000 years ago, the SCS has become a shipping lane for them. Beijing asserts the first to find and occupy the Spartly Islands is China, supported by Chinese archeological evidence from the Han Dynasty (206-220 BCE)[3]. But Vietnam denied it and considers Spartly and Paracel Islands are part of its sovereign territory. Vietnam mentions the Spartly and Paracel Islands effectively occupied since the 17th century when the two Islands were not in control of a country[4].
               In its development, Vietnam did not recognize China's sovereign territory in the region, so that when World War II ended South Vietnam occupied the Paracel Islands, including some island clusters in the Spartly Islands. In addition to South Vietnam, the Spartly Islands are also occupied by Taiwan (since World War II and the Philippines (1971).While the Philippines occupied a group of island clusters in the eastern Spartly Islands called Kalayaan[5]and then occupied the Panata Island cluster in 1978. The reason the Philippines occupies the area is because it is a land not owned by any country (empty). The Philippines, which refers to the 1951 San Francisco Peace Accords, in which one of its contents stated that Japan had waived its right to the Spartly Islands, and subsequently submitted to the designated country.
               Malaysia also occupied several clusters of the Spartly Islands, named after the Swallow Reef. According to Malaysia, the move was taken based on the Malaysian Continental Shelf Boundary Map 1979, covering parts of the Spartly islands. Two other clusters of islands also claimed Malaysia as its territory namely Commodore Reef occupied by the Philippines and Amboyna Cay occupied Vietnam.[6]Meanwhile, Brunei Darussalam, which gained full independence from Britain on January 1, 1984, later also claimed territory in the Spartly Islands. However, Brunei claims only waters and not island clusters.[7]
Indonesia is not recognizing Nine-Dashed Line and Historic Rights at the South China Sea. The UNCLOS has generally allocated the rights of a state in the maritime zone and the protection of pre-existing rights to natural resources, but that right is not specifically adopted in the Convention. Based on this, although China has a historical right to resources in the South China Sea but its rights disappeared because it is inconsistent with the rights in the Exclusive Economic Zone (EEZ) contained in the Convention. It should also be noted that Chinese fishermen and seafarers, as well as fishermen and other sailors, have a history of island use in the South China Sea. Indonesia concluded there was no legal basis for China to claim historical rights over natural resources in nine-dashed lines. 
The Indonesian government has rejected China's claim to the nine-dashed line and expressly views the claim as "non-existent", conducted through protests in 1994, 1996, 1998, and 2012. In addition, Indonesia has also already submitted to the UN Secretary-General on 8 July 2010 through diplomatic note stating that the 9-dashed line map is "Clearly Lacks International Legal Basis"[8]. Then, the Indonesian President, Joko “Jokowi” Widodo, during a visit to Japan in an interview with local media in March 2015, again stated and emphasized that China's claim to the nine-dashed lines has no basis in international law.
               China is an important partner of Indonesia. The relationship between Indonesia and China is one of the most important relations, both for Indonesia and for China itself. The relationship between the two countries has begun centuries ago. Indonesia is part of the maritime path of the Silk Road connecting China with India and the Middle East. Indonesia and China are the major economies among Asian countries in terms of territory and population. China is the most populous country in the world, while Indonesia has the fourth largest population in the world. Indonesia and China are the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) members; an economic forum of 21 nations in the Asia-Pacific region to strengthening communities, economic growth and accelerating regional economic integration across Pacific Rim[9]; and major economies of the G-20. The G-20 or Group of 20 major economies is a group of 19 countries with the world's largest economy plus the European Union (EU).[10] 
               Geographically, Indonesia positions very strategically in the Asia Pacific and Malacca Straits. While economically, Indonesia is a very rich country with natural resources and minerals, both on land and at sea. Indonesia's extraordinary natural wealth is obviously very tempting to the advanced industrial countries today like China to manipulate it, whether directly or indirectly. Moreover, with a population of more than 243 million people, Indonesia is a potential market for products of industrialized countries. Bilateral relations between Indonesia and China, especially in the current economic field continues to increase. This is evident from the increase in trade value between Indonesia and China in 2008 which reached US $ 27 billion[11]. In the next five years, the President of the Republic of Indonesia (RI) estimates the value of Indonesia-China trade will reach US $ 50 billion. The increase in bilateral relations, expressed by the Ambassador of China, is inseparable from the establishment of Free Trade ASEAN-China (FTAC)[12].
               On Sunday, 14 May 2017, Chinese President Xi Jinping met with Indonesian President Joko Widodo in Beijing. The meeting was held after the opening of The Belt and Road Forum for International Cooperation (BRF). President Joko Widodo is convinced that the development of One Belt One Road (OBOR) will bring more opportunities to the relationship of Indonesia-China economic cooperation. Indonesia is willing to deepen its cooperation with China within the framework of OBOR, particularly in the economic, trade and investment sectors, in order to deepen inter-community exchanges. Indonesia is willing to strengthen communication and coordination with China in international and regional affairs and encourage China-ASEAN relations to develop stability.[13]
               As mentioned above, there are no big issues at the strategic level in term of the relationship between Indonesia and China. The bilateral cooperation between Indonesia and China is an idealistic and a dynamic diplomatic relationship. This sustainable relationship still needs to be supported by both countries, and should be adopted and break downing into operational framework of bilateral cooperation in various areas between Indonesian Navy (IDN) and People Liberation Army Navy (PLAN) based on the principle of equality and mutual benefit in order towards Indonesia Vision: Global Maritime Fulcrum (GMF), support Indonesia national policy and to protect its interest. By participating in upcoming the 1st ASEAN-China Joint Maritime Exercise, it is aligning with the national perspective and one of a derivative form at the operational level from a predetermined national policy and strongly believed that there are many advantages of this exercise, thus creating a dynamic bilateral relationship.
Naval Diplomacy Role.
Today, as the world’s center of gravity has shifted from the west to Asia, the desire to rekindle Indonesia’s maritime spirit is strong. This aspiration is manifested in Indonesia’s vision: the Global Maritime Fulcrum (GMF) concept and supported by the five maritime pillars, which are; 
1.              Rebuilding Indonesia’s maritime culture, 
2.              Better management of Indonesia’s maritime resources, 
3.              Development of Indonesia’s maritime infrastructure and connectivity,
4.              Intensifying Indonesia’s maritime diplomacy, and 
5.              Strengthening Indonesia’s maritime defense forces.
This concept is the foundation of Indonesia’s national development. President Joko Widodo announced the GMF concept and its pillars during the 2014 east Asia summit in Naypyidaw, Myanmar.[14]
               The term of Maritime Diplomacy that meant by the fourth pillar is a term applicable to various activities in maritime environment that the main actor is the Navy of the sovereign state. In the peace time, maritime diplomacy is conducted to influence the behavior of other countries in the context of interactions and transactions that occur in the maritime domain to have a deterrence effect. Another point is also mentioned that maritime diplomacy is equated with gun boat diplomacy or naval diplomacy.              
               Ken Booth says, universally the navy has three roles, namely, as a military force, diplomacy force, and constabulary forces.[15] The three roles are synergized and complementary in every military operation held to maintain the stability of maritime security. The role of the military is shaped because of the character of militancy as the armed forces, the role of diplomacy as it carries out the political objectives of the state and the constabulary role relating to the enforcement of national law and ratified international law and the protection of the territorial sovereignty and natural resources contained therein. This explanation reinforces the notion that naval formation should be qualitatively capable of carrying out the universal role. 
               Based on the vision of government and theory presented above, in this exercise which will be followed by all ASEAN members in 10 countries plus China and as one of the biggest navy in Southeast Asia[16], this is the right time to carry out the role of diplomacy. The Indonesian Navy must be able to show strength, ability, and professionalism in this activity to get the deterrence effects of all participants. In addition to getting the deterrence effects, the navy should also be able to establish cooperation, interoperability and build trust with participating countries to minimize friction-friction that may occur in the future.
Shaping Operational Framework.
Navy To Navy Ties. The IDN and PLAN relationship officially established in Beijing on 27 February 2013 is marked by a discussion forum called Navy To Navy Cooperation Talks (NTNCT)[17]. In this forum is discussed the cooperation plan in the term of Operation and Exercise as well as in the field of Education and Training. Each party submits an offering and a program to be implemented in the future. On this occasion, each party submits annual work program preparation procedures, in the hope that each party understands the time limits required when sending/ offering an invitation/ program to the counterpart. NTNCT is held every two years with the host is made in a rotation and for the next will be held in Jakarta on 2019.
               I believe that this exercise can be a stepping stone to strengthen the bilateral relations of the two navies in formulating cooperation and shaping the operational framework of the exercise and training sectors. Both parties may explore the capabilities and limitations that will be used to make good formulations in the future within the framework of bilateral exercises. IDN and PLAN have not yet had any form of bilateral exercise and training so far, very significantly different from the relationship between IDN and United State Navy (USN) which has more than 20 activities in the field of exercises and training in one year[18]or IDN with Royal Australian Navy (RAN) which is almost 8 activities in one year[19]. In addition, IDN can also welcome the Chinese initiative in this exercise as a form of reciprocity from the active role of the PLAN in any multilateral activity or practice initiated by IDN. Recently PLAN has confirmed that they will send their warship and actively participate in the 3rd Multilateral Navy Exercise Komodo (3rdMNEK) activity in Lombok, Indonesia which will be held on 4-9 May 2018 along with 43 other countries and more than 4000 seamen to be involved with theme of “Cooperation to Respond to Disaster and Humanitarian Issues”.[20]
Maritime Domain Awareness (MDA) Development.The International Maritime Organization (IMO) is defining Maritime Domain Awareness (MDA) as the effective understanding of anything associated with the maritime domain that could impact the security, safety, economy, or environment.Indonesia's national interest in and by sea within the MDA perspective is an indisputable fact that in the future border issues and international trade and transport activities through the Sea Lane of Communication (SLOC) and Sea Lane of Trade (SLOT) in the waters of Southeast Asia will keep on increasing and moving fast. The importance of waters in the region is reflected in part by the high growth of the commercial shipping fleet, the increased seaborne trade, the exploration of biological and non-living natural resources at sea, and the international community's insistence on increasing maritime security in maritime areas international crossing the sovereignty of the Indonesian state.
               I do agree that the Asia-Pacific countries are facing the challenges of maritime security both globally and regionally that need to be addressed through bilateral and multilateral cooperation. As an important force in safeguarding maritime security in the Asia Pacific region, the two navies, IDN and PLAN are expected to enhance cooperation and understanding on safeguarding regional peace and stability, addressing traditional and non-traditional threats and ensuring international sea lane security. Both parties should be able to strengthen communication on the mechanisms of bilateral and multilateral security cooperation and together make a significant impact on regional maritime security issues. The more engagement (training and exercise) we perform with other countries (especially PLAN) it will be better in Confidence-Building Measure (CBM)[21]and in particularly this exercise can also be used as a forum for information exchange or intelligence sharing in order to develop and equate the perception of maritime domain awareness whose ultimate goal is to control the risks of actual conflict.
Counter Argument.
               Indonesia's initiative to solve or at lease to relax the tension among the claimant state through the Declaration on the Conduct (DoC) of Parties in the South China Sea in 2002 is working well and effectively. It is an important breakthrough implemented by ASEAN member countries and China, but in its development, the Chinese claim that passes through the Indonesian EEZ make compromises sovereign rights and Indonesia's national interests. Prominent events in 2016 in the South China Sea in the Exclusive Economic Zone of Indonesia, especially in North - East Natuna Island or North Natuna Sea have occurred several times related to the presence of Chinese fishing vessels carrying out fishing activities escorted by Chinese Coast Guard vessels. For instance, March 19, 2016, the Chinese Coast Guard ships forced Indonesian authorities to release the Chinese fishing vessel (MV. Kway Fey) that captured when conducted fishing ground violation at Indonesia’s EEZ.[22]
               It appears that the conflict in the South China Sea region has a fairly high complexity and involves Indonesia and many parties associated with sovereignty sensitive motives. The use of Traditional Fishing Ground terminology is often used by China especially when Chinese fishing boats are captured by law enforcement officers in Indonesia EEZ. The terminology of Traditional Fishing Ground is not legally found in UNCLOS 1982 as a reference to the international law of the sea. Currently, traditional fishing rights are only used by Indonesia-Malaysia through prior agreements by both countries by observing UNCLOS 1982 article 51[23]. Thus some people might say that coming up the 1stASEAN-China Joint Maritime Exercise has an unfavorable effect for the Indonesian Navy since there is still no solving for the sovereignty sensitivities problem between China and Indonesia in North Natuna Sea and the South China Sea. So far, the Confidence-Building Measures (CBM) that has established a concrete cooperation project, in marine science, the environment to maritime security studies through DoC not able to fully address some problem that happens in the recent time.
Rebuttal.                              
               However, from a Navy perspective, this sovereignty sensitivities problem can not be solved by using the military role, but it would be more advantageous if resolved by the diplomacy role which is in line with the government's view. One of the diplomacy roles that can be done is by following this kind of joint maritime exercise. Furthermore, Indonesian Navy will build and gain the trust of the international community. Trust from the international community can be gained as a consequence of active participation and involvement in regional and international scope activities such as maritime security operations, multilateral exercises and other confidence-building measures activities. Afterward, improving the bargaining position of the state in various efforts to resolve regional and international issues as an integral part of government diplomacy and the implementation of foreign policy. And at the end, Indonesian Navy can secure national interests inside and outside the region.
Conclusion and Suggestion.
            Finally, although Indonesia is not claimant state, but several maritime frictions happened between Indonesian and China in period 2010 to 2016. Thus, Indonesia should pay close attention to this sensitive issue carefully and continue to put forward the good order at sea.And Indonesia should approve and support all decision taken by ASEAN member countries. Nevertheless, as the biggest maritime country in South East Asia and ranks number ten in the world’s largest navy[24], Indonesia should play an active role in giving input, ideas, and suggestions in the implementation of the exercise in order to build the confidence and help control the risk between ASEAN and China, moreover to uphold and safeguard Indonesia sovereignty and sovereign rights based on International law.
               From the perspective of the Indonesian Navy as a state’s instrument and an operational point of view, there are several points that can be suggested during the planning process until the execution of the exercise in order to continue implementation of the national policy that mandated by the constitution. Those points are as follows:
1.         Put forward the spirit of Good Order At Sea. (United Nation Convention on the Law of the Sea/ UNCLOS, The Code for Unplanned Encounters at Sea/ CUES, Code of Conduct/ CoC, etc). 
IDN can suggest the possibility of applying CoC like kind of Incident at Sea Agreement (INCSEA)[25]in the SCS. Initially, the process of negotiating the formulation of INCSEA is very tough because of the fragility of CBM between the US and USSR. Nevertheless, both countries determined to reach an agreement, because at that time the political atmosphere was very tense, so the provocation between ships could easily ignite the incidents in the high seas. The provocative incident occurred when US naval vessels met with USSR naval vessels on the high seas. The incident model that occurred in the Sea of Japan between the US and the USSR (in the Cold War era), is very similar to the incident in the South China Sea, between China and other claimant states or between China and third-party SLOCs users in the region (in the present era). For instance, maneuvering ships that endanger each other.[26]
2.         Propose to make Standard Exercise Procedure (SEP) or Exercise Procedure Document (Exprodoc) which will be used together by all participants. Thus, procedures, limits, and parameters of exercise activities can be determined. This document is a legal basis that can be used as an umbrella if something happens that does not match the matters that have been agreed together previously.
3.         Since there is no underlying exercise document for the implementation of this exercise, it is advisable to carry out the Table Top Exercise (TTX) only, without Field Training Exercise (FTX) at sea. 



[1]Declaration On The Conduct Of Parties in The South China Sea, available at http://asean.org, accessed March 11, 2018. 
[2]ASEAN To Step Up Cooperation in Counter-Terrorism, To Conduct Inaugural Maritime Exercise with China, available at http://mindef.gov,sg, accessed March 11, 2018.
[3]The-Kuang Chang. (1991). China’s Claim of Sovereignty over Spratly and Paracel Islands: A Historical and Legal Perspective, 23 Case Western Reserve Journal International Law. PP 403. Available at: http://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol23/iss3/1, accessed April 1, 2018.
[4]Republic of Vietnam, Ministry of Foreign Affairs. (1975). White Paper on the Hoang Sa (Paracel) and Truong Sa (Spratly) Islands, Saigon. PP 4-5.
[5]Rosen, Mark E. (August 2014). Philippine Claims in the South China Sea: A Legal Analysis, A CNA Occasional Paper. PP 19. Available at: http://www.cna.org/can_files/pdf/IOP-2014-U-008435, accessed April 1, 2018.
[6]Roach, J. Ashley. (August 2014). Malaysia and Brunei: An Analysis of their Claims in the South China Sea, A CNA Occasional Paper. PP 15. Available at: http://www.cna.org/can_files/pdf/IOP-2014-U-008434, accessed April 1, 2018.
[7]Ibid, PP 35.
[8]Government of Indonesia, “Note by Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations,” (8 July 2010). Available at http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/idn_2010re_mys_vnm_e.pdf, accessed on April 1, 2018. 
[9]Available at https://www.apec.org/About-Us/About-APEC, accessed on April 2, 2018.
[10]Available at https://www.g20.org/en/g20/what-is-the-g20, accessed on April 2, 2018.
[11]Rahul Mishra and Irfa Puspita. (November 2010). Indonesia-China relations: Challenges and Opportunities, IDSA Issue Brief. PP 4. Available at: http://www.files.ethz.ch/isn/136917/IB_China-Indonesia.pdf, accessed April 3, 2018.
[12]The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and China (the ACFTA Agreement) was signed in November 2002. The ACFTA Agreement included provisions on economic co-operation and identified areas for cooperation. Available at: http://asean.org/?static_post=asean-china-free-trade-area-2, accessed April 4, 2018.
[13]Xi Jinping temui Jokowi, available at http://id.china-embassy.org, accessed March 30, 2018.
[15]Booth, Ken. (1977). Navies and Foreign Policy, London: Croom Helm. PP 15.
[17]Minutes of Meeting of the 1stNavy to Navy Cooperation Talks between The Chinese People’s Liberation Army Navy and Indonesian Navy, Beijing, 28 February 2013.
[18]Joint Statement U.S.-Indonesia Bilateral Defense Discussions (USIBDD), Training and Exercise Working Group, Camp H.M. Smith, Hawaii, January 19, 2017.
[19]The 3rdAustralia-Indonesia Joint Operations and Exercise Sub-Committee (AUSINDO JOESC) Meeting, Headquarters Joint Operations Command (HQJOC), Australia, April 12, 2016.
[20]Available at http://www.komodoexercise.id, accessed April 2, 2018.
[21]Confidence-Building Measure, in international relations, an action that reflects goodwill toward or a willingness to exchange information with an adversary. The purpose of such measures is to decrease misunderstanding, tension, fear, anxiety, and conflict between two or more parties by emphasizing trust and limiting conflict escalation as a form of preventive diplomacy. Available at: http://www.britannica.com/topic/confidence-building-measure, accessed April 4, 2018.
[25]INCSEA is a Code of Conduct formulated by the United States and the Soviet Union in the Cold War era in 1972, with the official name “Agreement between the Government of the United States and the Government of the Union of Soviet Socialist Republics on the Precepts of the Soviet Union High Seas and the Air Space above them”
Available at https://www.state.gov/t/isn/4791.htm, accessed April 24, 2018.
[26]Junnola, Jill R. (May 1996). Maritime Confidence Building in Regions of Tension, The Henry L. Stimson Center Report No 21. PP 4-5. Available at: https://www.stimson.org/sites/default/files/file-attachments/Report21-web_1.pdf, accessed April 26, 2018.

COMMAND BY NEGATION: IMPLEMENTASI TRISILA TNI AL DALAM MEMBENTUK KARAKTER PRAJURIT GUNA MENGHADAPI PEPERANGAN LAUT MODERN

Pendahuluan. Peperangan laut modern di masa depan akan mencerminkan suatu bentuk revolusi teknologi militer yang sangat luar biasa dimana...